rpstuban.net – Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 telah usai. Warga telah memilih wakilnya di DPRD, DPR RI, DPD hingga Presiden dan Wakil Presiden.
Wakil terdekat dengan Kabupaten Tuban adalah DPRD. Hasil perolehan 50 kursi DPRD Tuban menempatkan PKB dengan raihan 16 kursi, Partai Golkar sembilan kursi. Selanjutnya Partai Demokrat, PDIP, dan Gerindra masing-masing meraih lima kursi.
Lima tahun kedepan (2019-2024), mereka akan menduduki kursi empuk dengan berbagai fasilitas. Mereka akan menjalankan fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Masyarakat mempunyai harapan besar kepada wakilnya di DPRD. Tak terkecuali Ketua Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdlatul ulama (PCNU) Tuban, KH Mustain Syukur, karena tak sedikit kader NU yang masuk jajaran parlemen.
“Para kader NU yang menjabat saya nilai sudah bagus, dapat mengawal kebijakan Bupati dan Pemkab untuk kemajuan Tuban,” jelas Ketua Tanfidziah PCNU Tuban Periode 2018-2023 ini.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Tuban, Mohamad Khusnul Yakin mengungkapkan, baik dan tidaknya kinerja anggota DPRD selama menjabat, bisa dilihat dari sukses dan tidaknya anggota dewan mempertahankan kursi.
Dari 43 incumbent yang maju kembali, hanya 59 persen yang berhasil mempertahankan kursinya. Hal tersebut membuktikan masyarakat telah dewasa dalam menilai kinerja DPRD yang dipilihnya.
“Artinya banyak kegiatan perjalanan dinas, reses ke daerah pemilihan mereka masing-masing dan lain-lain yang belum menyentuh hati warga Tuban,” ungkap Ketua PDPM Tuban periode 2019-2022 ini.
Sedangkan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur, Ahmad Dahlan, menilai, kinerja DPRD Kabupaten Tuban periode 2014-2019 dari sisi anggaran belum berjalan maksimal.
Dicontohkan selama menjabat, sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) APBD Tuban masih tinggi. Hal tersebut menunjukkan kontrol pelaksanaan anggaran DPRD ke eksekutif masih rendah.
“Keterwakilan suara rakyat di DPRD sebagai jembatan dengan rakyat inilah yang belum kami rasakan efektif dan maksimal,” kata M Ali Baharudin Pembina YPAAI dan Poros Hijau Indonesia secara terpisah.
Problem pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Tuban juga belum menjadi prioritas program DPRD. Padahal ketika bencana terjadi masyarakat harus menanggung kerugian yang cukup besar.
Pada bidang ketenagakerjaan dan perburuhan, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumisi) Tuban berharap banyak pada para wakil rakyat yang membidangi adalah orang-orang yang berkompeten pada bidangnya.
“Setelah diambil alih Provinsi, ini menjadi titik lemahnya pengawasan, oleh karena itu, anggota DPRD yang ada di komisi tersebut, harus orang yang faham, biar pekerja dan buruh merasa terwakili,” kata M Irkhamsyah.
Keberpihakan wakil rakyat juga diharapkan oleh kalangan akademisi di Bumi Wali ini, Meski sudah mulai ada keberpihakan, kedepan perlu di tingkatkan karena dirasa belum merata, terutama untuk Perguruan Tinggi (PT).
“Keperpihakan Dewan di bidang pendidikan harus ditingkatkan, terutama dalam era revolusi industri 4.0,” kata Rektor Unirow Tuban, Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, Dra, M.Kes.
Senada dengan Ketua STITMA Tuban, H Akhmad Zaini. Dia merasa belum ada komunikasi intensif antara wakil rakyat dengan PT.
“DPRD harus mendorong pemerintah untuk bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kalau bicara menyiapkan SDM, maka harus berpikir komprehensif,” terang Zaini. (Mubarok)
